Saat melakukan transaksi jual beli properti, ada sejumlah biaya jual beli tanah yang harus dibayarkan, kamu wajib mengetahui semua biaya tersebut. Bagi orang awam yang belum pernah melakukan transaksi jual beli, tentunya tidak mengetahui mengenai biaya jual beli lahan atau properti. Mungkin kamu hanya berpikir kalau ada penjual dan pembeli bertemu dan menyepakati harga, maka urusan selesai. Pembeli hanya perlu membayarkan sejumlah uang kepada penjual, lantas surat kepemilikan pun berpindah tangan. Sebenarnya, ada sejumlah biaya yang timbul dari jual beli lahan atau properti, penjual dan pembeli menanggung sejumlah anggaran terkait pajak. Pemerintah telah menetapkan biaya yang timbul dalam jual beli lahan atau properti ini dalam beberapa hal berbeda, sesuai dengan peraturan. Ada biaya jual beli untuk pembeli, tetapi ada juga biaya untuk penjual. Situs properti akan membahas biaya jual beli lahan dan properti dengan mengutip situs Biaya Jual Beli Tanah yang Dibebankan Kepada Pembeli 1. Uang Jasa PPAT Uang jasa atau honorarium PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah, termasuk di dalamnya uang jasa untuk saksi. Jumlah biaya PPAT jual beli tanah ini tidak boleh melebihi 1% satu persen dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta jual beli lahan. AJB atau akta jual beli adalah dokumen otentik peralihan hak tanah dan bangunan yang dibuat oleh PPAT. Biaya notaris jual beli tanah ini menjadi salah satu biaya dalam pembelian tanah atau bangunan. 2. BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak peralihan tanah dan bangunan, pembeli yang menanggung. Besar BPHTB ini paling tinggi atau maksimal 5% lima persen dari nilai transaksi atau NJOP dikurangi dengan NPOPTKP. NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak, sementara NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Untuk kamu ketahui, di DKI Jakarta, ada pengenaan 0 persen atas BPHTB terhadap hak untuk pertama kali yang mencakup pemindahan hak dan pemberian hak baru. Biaya di atas hanya wajib untuk pajak orang pribadi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp2 miliar. 3. Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Biaya jual beli lainnya adalah Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ini merupakan Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah. Perhitungan proses balik nama dengan rumus sebagai berikut T = 1‰ x Nilai Tanah + Rp 50 ribu, jumlahnya tidak terlalu besar kok. 4. Biaya Pelayanan Informasi untuk Nilai Tanah Biaya jual beli lahan lainnya adalah Biaya Pelayanan Informasi untuk Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti. Jumlah biaya untuk Nilai Aset Properti per bidang tanah hanya Rp50 ribu, tentunya bukan jumlah yang besar. 5. Biaya Pengecekan Sertifikat Lantas ada juga biaya jual beli properti lainnya yaitu biaya pengecekan sertifikat, pembeli yang harus membayarnya. Jumlah biaya pengecekan sertifikat sebesar Rp50 ribu, pastinya jumlah biaya ini tidak tergolong besar. Biaya Jual Beli Properti yang Dibebankan Kepada Penjual 1. Pajak Penghasilan PPh Salah satu biaya jual beli lahan dan juga pajak jual beli tanah yaitu Pajak Penghasilan PPh, penjual yang menanggungnya. Besar dari jumlah pajak penghasilan ini adalah 2,5% dua koma lima persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun, ada pengecualian untuk kewajiban dari pembayaran pajak penghasilan ini adalah orang yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kalau dia menjual tanah atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari Rp60 juta, maka tidak perlu membayar PPh. Mudah-mudahan dengan membaca artikel ini, kamu bisa memahami biaya jual beli tanah untuk pembeli dan penjual properti. Ada sejumlah pertanyaan lainnya terkait biaya akta jual beli tanah, biaya notaris tanah, biaya balik nama sertifikat tanah, Hingga biaya notaris jual beli apartemen, dan juga biaya balik nama rumah yang sering ditanyakan, nantinya ada pembahasan dalam artikel lainnya. *** Semoga ulasan ini bisa memberikan manfaat bagi Property People. Jangan lupa membaca artikel untuk mendapatkan informasi yang menarik mengenai properti hingga gaya hidup. Laman ini juga memudahkan bagi para pencari properti dan lainnya karena memang AdaBuat Kamu. Saatnya kamu memilih dan mencari properti terbaik untuk tempat tinggal atau investasi, hanya di Kalau kamu sedang mencari rekomendasi properti untuk tempat tinggal atau investasi, pilihan terbaik adalah Urban Signature.
3 Penandatanganan (SU, Peta Bidang) selama 1 hari. b. Biaya : Biaya yang dibutuhkan dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.
Sepulsa Mate,Sebelumnya Sepulsa sudah bercerita mengenai cara pembuatan sertifikat tanah; baik itu tanah biasa ataupun tanah girik. Termasuk, syarat-syarat untuk pembuatan kedua jenis sertifikat tanah. Bagi Anda yang akan ataupun sedang mengurus sertifikat tanah, Anda harus tahu berapa besar biaya yang akan Anda dengan obrolan sertifikat tanah, Sepulsa akan berbagi cerita mengenai berapa besar biaya pembuatan sertifikat tanah. Umumnya, biaya yang harus Anda bayar saat mengurusinya tergantung dari luas tanah dan nilai jual objek pajak. Sit down and relax, kami akan memaparkan detil cara menghitung biaya pembuatan sertifikat tanah dibawah ini. Simak terus Anda mudah memahami cara menghitung pembuatan sertifikat tanah, Sepulsa akan menjelaskan terlebih dahulu rincian biayanya beserta rumus Anda harus mengetahui dasar hukum perhitungan biaya pembuatan sertifikat tanah yaitu PP No. 13/2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang mana berlaku di Badan Pertanahan Nasional BPN.Berdasarkan peraturan ini, Pemerintah mempunyai berbagai layanan untuk mengurus tanah yang terdiri dariJenis Pelayanan Pasal 1Ada Pelayanan Survei, Pengukuran dan PemetaanPelayanan Pemeriksaan TanahLalu pelayanan Konsolidasi Tanah SwadayaPelayanan Pertimbangan Teknis PertanahanSelanjutnya pelayanan Pendaftaran TanahPelayanan Informasi PertanahanDan ada juga pelayanan LisensiPelayanan PendidikanSerta Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Warga Negara BelandaPelayanan dibidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lainTarif PelayananBerdasarkan Pasal 4 ayat 1, perhitungan tarif pelayanan pengukuran sebagai luas tanah sampai 10 hektar*, maka Tu = L / 500 x HSBKu + Rp luas tanah di atas 10 hektar sampai dengan 1000 hektar, maka Tu = L / 4000 x HSBKu + Rp luas tanah diatas 1000 hektar, maka Tu =L / x HSBKu + Rp hektar sama dengan 10000m2Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, perhitungan tarif pelayanan pemeriksaan tanahTarif Panitia Penilai A, Tpa = L / 500 X HSBKpa + Rp pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 beserta lampirannyaPendaftaran untuk pertama kali Rp transportasi, konsumsi, dan akomodasi TKA sesuai dengan Pasal 20 ayat 2;Dan biaya TKA, ditanggung sendiri oleh PemohonBiaya Sertifikasi TanahKeteranganTu = Tarif ukur,L = Luas tanah,HSBku = Harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran,Tpa = Tarif Panitia Penilai AHSBKpa = Harga satuan biaya khusus panitia penilai APelayanan di Kantor BPN via BPNInilah contoh perhitungan biaya peninjauan dan pengukuran tanah beserta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB.Sebidang tanah dengan luas sebesar 200 m2 terletak di Jakarta Barat dengan harga jual sebesar Rp Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran HSBKu yang berlaku sebesar Rp dan Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A HSBKpa yang berlaku sebesar Rp NPOPTKP DKI Jakarta sebesar Rp kita membahas bagaimana perhitungan biaya pengukuran dan peninjauan tanah, Anda harus tahu bahwa Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran HSBKpu dan Harga Satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A HSBKpa tergantung pada wilayah pengukuranTu = 200/ 500 x Rp + Rp = Rp pemerintah tanahTpa = 200/500 X Rp + Rp = Rp pendaftaran tanah pertama kali sebesar Rp jumlah biaya yang harus Anda setor ke kantor BPN adalah Rp + Rp + Rp = Rp .Biaya transport dan konsumsi petugas pengukur sebesar Rp dan diberikan langsung ke petugas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB, diperoleh dari Nilai Perolehan Objek Pajak NPOP – NPOTKP setelah itu dikalikan 5%-nya makaRp – Rp = Rp adalah Rp x 5% = Rp merupakan jumlah yang disetor ke kas pemerintah dan BPHTB ini harus dibayarkan sebelum sertifikat tanah Pertanahan Nasional mengeluarkan simulasi perhitungan biaya layanan yang bisa Anda temukan pada link ini Anda mengalami kesulitan untuk membuka link online baik itu karena paket data menipis ataupun pulsa tidak cukup, Sepulsa selalu ada buat Anda. Sepulsa, sahabat pembayaran online Anda, menawarkan cara yang menyenangkan untuk beragam transaksi. Setiap transaksi ada 3 voucher menarik yang menunggu merupakan sebuah simulasi atau gambaran mengenai besar biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan sertifikat tanah. Bisa saja pada saat prakteknya, biayanya berubah menjadi lebih besar. Jadi sebaiknya Anda juga menyiapkan dana yang lebih ketika mengurusi pembuatan sertifikat info mengenai biaya pembuatan sertifikat tanah yang harus Anda tahu agar Anda bisa mempersiapkan dari segi finansial sebelum mengurusi pembuatan sertifikat tanah bermanfaat ya, Sepulsa Mate! Tabelbiaya di atas hanya kisaran dan bisa berbeda-beda untuk masing-masing notaris, dan tergantung total nilai transaksi jual beli tanah. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, biayanya pada tahun 2021 dan 2022 sebenarnya tidak jauh berbeda. Untuk informasi, Biaya Balik Nama sendiri sekitar 0,5% sampai 1% dari total nilai transaksi. Ilustrasi biaya pembuatan sertifikat tanah, Foto pembuatan sertifikat tanah jadi hal yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Hal ini biasanya menyangkut sejumlah uang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan tanah miliknya di kantor tanah sendiri menjadi dokumen yang dapat menunjukkan kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang sah secara hukum. Oleh karena itu, pembuatannya, termasuk biaya yang diperlukan, kerap kali Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN sering mengimbau masyarakat agar dengan segera mengurus sertifikat tanah dengan mengunjungi kantor BPN. Perlu diketahui bahwa biaya mengurus sertifikat tanah telah diatur dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian ATR/ bisa mengetahui informasi lebih lengkap terkait biaya pembuatan sertifikat tanah berdasarkan peraturan di atas, simak terus artikel Pembuatan Sertifikat TanahBerdasarkan PP tersebut, biaya yang perlu dibayarkan pertama kali ialah biaya pendaftaran senilai Rp per bidang. Setelah itu, biaya yang perlu dibayarkan adalah untuk pengukuran dan pemetaan batas bidang sertifikat tanah, Foto akan ada petugas yang melakukan pengukuran serta pemetaan batas bidang tanah Anda. Berikut ini rumus untuk menghitung biaya pelayanannyaLuas tanah sampai dengan 10 hektar Tarif ukur Tu = Luas Tanah/500 x HSBKu + Rp tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan hektar Tu = Luas Tanah/ x HSBKu + Rp tanah lebih dari hektar Tu = Luas Tanah/ HSBKu + Rp nilai HSBKu atau Harga Satuan Biaya Khusus sekitar Selanjutnya ada biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia A. Untuk menghitung Tarif yang dikenakan atas pelayanan tersebut, bisa dihitung dengan rumus, Tpa = Luas Tanah/500 x HSBKpa + Rp HSKpa ialah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A, yang memiliki nominal sebesar Dan biaya yang terakhir ialah biaya transportasi, akomodasi, dan logistik yang juga dibebankan kepada pemohon. Umumnya biaya transportasi, akomodasi dan logistik berada pada kisaran angka Perhitungan Pembuatan Sertifikat TanahUntuk memudahkan Anda dalam menghitung biaya keseluruhan. Perlu kiranya untuk memberikan contoh perhitungannya. Kita asumsikan bahwa Anda memiliki tanah seluas 450 meter persegi, begini perhitungannyaBiaya Pendaftaran Pertama Kali = Rp Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah 450/500 x Rp + Rp = Rp Pemeriksaan Tanah 450/500 x Rp + Rp = Rp Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi = Rp biaya yang Anda keluarkan untuk membuat sertifikat tanah dengan luas tanah 450 meter persegi, kira-kira sejumlahKepalaBPN Pandeglang, Agus Sutrisno mengatakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Mentri, desa hanya boleh memungut biaya sebsar Rp150 ribu untuk biaya patok, materai, dan oprasional aparat desa yang melakukan pengukuran bidang tanah. "Biaya itu sudah ada ketentuannya dari SKB Tiga Mentri.
BerandaKlinikPertanahan & PropertiProses Pengukuran da...Pertanahan & PropertiProses Pengukuran da...Pertanahan & PropertiRabu, 7 Juli 2021Rabu, 7 Juli 2021Bacaan 5 MenitTahun 2020 saya mengurus sertifikat rumah dan sudah DP Notaris setengah harga dari kesepakatan. Tapi sudah 1 tahun belum selesai, bahkan AJB saja belum. Alasannya pembuatan split pengukuran memang lama. Pertanyaannya, berapa lama proses normal dari waktu pengukuran sampai split pengukuran selesai? Dan berapa lama AJB selesai?Kegiatan pengukuran tanah mencakup banyak hal seperti dari pembuatan peta dasar pendaftaran hingga pembuatan surat ukur yang dilakukan oleh petugas. Selanjutnya split yang Anda maksud kami asumsikan adalah pemecahan sertipikat yang tentunya memerlukan penetapan batas dan pengukuran kembali. Berapa lama prosesnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Pengukuran TanahPertama-tama kami asumsikan pembelian rumah itu meliputi tanahnya, di mana dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dengan akta tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah “PPAT” yaitu salah satunya dengan Akta Jual Beli ”AJB”.Secara umum, proses tahapan pensertipikatan tanah untuk pertama kali di antaranya meliputipermohonan daftar dan bayar;pengukuran;perhitungan dan penggambaran peta bidang;penetapan batas;pengumuman data fisik mengenai tanah dan data yuridis mengenai pemilik tanah di kantor desa/kelurahan, kecamatan dan kantor pertanahan;pembukuan hak;penerbitan dipahami, proses pengukuran tanah adalah proses untuk menentukan data seperti batas-batas, lokasi serta luas atas suatu bidang tanah. Kegiatan pengukuran meliputi[1]pembuatan peta dasar pendaftaran;penetapan batas bidang-bidang tanah;pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;pembuatan daftar tanah;pembuatan surat ukur. Adapun proses pengukuran tanah adalah bagian dari tahapan-tahapan proses pembuatan sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan langsung kepada kantor pertanahan di wilayah setempat atau melalui Notaris/ pemahaman kami, pengukuran pada intinya dilakukan dengan 3 tahapan berikutPetugas menuju lokasi untuk dilakukan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta ukur yang surat ukur oleh pejabat yang diperhatikan pula, untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka[2]pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha. sampai dengan 1000 Ha. dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha. dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor lanjut, peraturan teknis pengukuran tanah bisa Anda baca di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Permenag/Kepala BPN 3/1997”.Pemecahan SertipikatMenyambung pertanyaan Anda, mengenai split yang dimaksud kami asumsikan adalah pemecahan sertipikat. Sehingga hanya sebagian luas tanah yang dimohonkan sertipikat, maka lamanya proses ini dikarenakan harus menyamakan batas-batas di lokasi dengan batas-batas tanah bagian timur, barat, utara dan merujuk bunyi Pasal 42 Permenag/Kepala BPN 3/1997 Apabila terjadi penggabungan, pemisahan atau pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar, maka dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali. Untuk bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuatkan gambar ukur baru dan dilakukan perubahan pada peta jangka waktu proses pemecahan sertipikat ini tidak dapat dipastikan, sebab pemeriksaan atas dokumen dan pengukuran data fisik tanah memerlukan waktu dan berikut proses-proses selanjutnya. Namun dalam praktik, biasanya proses pemecahan sertipikat diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 4 Akta Jual Beli Sementara itu, proses jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, yaitu AJB.[3] Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat.[4]Kemudian selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya AJB, PPAT wajib menyampaikannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan ke kantor pertanahan untuk didaftar. PPAT lalu wajib memberitahukan secara tertulis mengenai telah disampaikannya AJB kepada pihak yang bersangkutan.[5]Baca juga Pencoretan Nama dalam Proses Balik Nama Sertifikat RumahProses jual beli tersebut hingga dilakukannya balik nama paling tidak memakan waktu selama 1 sampai dengan 1,5 bulan. Selain itu, baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki kewajiban perpajakan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB merupakan pungutan yang ditanggung pembeli, sedangkan pungutan yang ditanggung penjual adalah Pajak Penghasilan PPh.Baca juga Jual-Beli Tanah, Begini Rumus Hitung BPHTBDemikian jawaban dari kami, semoga HukumPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah[3] Pasal 37 ayat 1 PP 24/1997[4] Pasal 38 ayat 1 PP 24/1997[5] Pasal 103 ayat 1 dan 5 Permenag/Kepala BPN 3/1997Tags
KepalaBadan Pertanahan Pangkep, menegaskan jika Rp 250 ribu itu sudah di-SK-kan di aturan pemerintah Kabupaten. Kepala Badan Pertanahan Pangkep, menegaskan jika Rp 250 ribu itu sudah di-SK-kan di aturan pemerintah Kabupaten. Kamis, 16 September 2021; Pesona Desa; Epaper; Lainnya. Opini;JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN tengah gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL dari desa ke desa di Indonesia. Direktur Jenderal Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang SPPR Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya mengatakan, biaya program PTSL didanai oleh Kementerian ATR/BPN. Ini dilakukan dalam hal pengukuran, pemetaan, ajudikasi atau riwayat tanah, serta terakhir diberikan sertifikat."Komponen-komponen itu semuanya gratis," tegas Virgo dalam sesi wawancara bersama KompasTV di Kantor Direktorat Jenderal SPPR Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis 22/9/2022. Akan tetapi, kata Virgo, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan pemohon diluar PTSL seperti menyiapkan patok tanah, surat-surat, dan materai. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama SKB tiga menteri yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri Mendagri, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT tentang Pembiayaan Persiapan juga Biar Sertifikat Tanah Cepat Terbit, Warga Diminta Pasang Patok SKB tersebut bernomor 25/SKB/V/2017, SKB Nomor 590-3167A Tahun 2017, serta Nomor 34 Tahun 2017. Virgo memastikan tidak ada biaya lain yang dipungut dari biaya yang tertera dari SKB tiga menteri, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB. "Jadi, masyarakat kalaupun harus membayar itu atau sesuai dengan peraturan kepala daerah," tutur dia. Lantas, berapa biaya urus pembiayaan sertifikat PTSL berdasarkan SKB ketiga menteri tersebut? Pembiayaan tersebut terbagi atas lima kategori berdasarkan masing-masing wilayah seperti berikut ini Kategori I Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp Kategori II Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat senilai Rp Kategori III Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp Kategori IV Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan senilai Rp Kategori V Provinsi Jawa dan Bali sebesar Rp Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. BerandaNews Daerah Pengukuran Tanah di Desa Rombuh Gratis. Daerah . Pengukuran Tanah di Desa Rombuh Gratis. Madura Post. Selasa | Februari 11, 2020 | 8:44 WIB. PAMEKASAN, MaduraPost - Sebagai warga negara yang baik, warga wajib bahu-membahu dalam pembangunan dan kemajuan sebuah negara.
biaya pengukuran tanah di desa
